Oleh : Abdul Salam Ahmad
Membatalkan hak pilih rakyat dan menyerahkannya ke jemari para anggota dewan bukanlah langkah korektif, melainkan sebuah pengkhianatan intelektual yang berbalut selimut efisiensi. Para elite saat ini tengah membangun narasi yang menyudutkan rakyat sebagai terdakwa utama atas mahalnya ongkos demokrasi dan maraknya politik uang. Namun, di balik retorika penyelamatan anggaran itu, mereka sedang menyelundupkan anomali mengerikan: sebuah upaya sistematis memangkas jalur distribusi kekuasaan agar lebih mudah mereka kontrol, monopoli, dan perjualbelikan dalam pasar grosir politik yang eksklusif.
Jika pemilihan langsung mempertontonkan degradasi moral melalui serangan fajar di gang-gang sempit, maka pemilihan via DPRD melegalkan perampokan kedaulatan di ruang rapat megah yang tak tersentuh pengawasan publik.
Melegalkan Serangan Fajar Tingkat Tinggi
Persoalan ini bukan lagi tentang efektivitas administrasi, melainkan tentang pengerdilan hakikat warga negara dari subjek berdaulat menjadi sekadar penonton panggung sandiwara elite. Memindahkan lokus pemilihan ke parlemen lokal hanya mengubah bentuk korupsi dari eceran menjadi institusional. Dalam ekosistem ini, pialang-pialang partai membajak mandat rakyat hingga suara warga tak lagi memiliki nilai tawar.
Transaksi yang muncul kemudian adalah “serangan fajar tingkat tinggi”—sebuah barter kolosal di mana kandidat membayar mahar politik bukan untuk visi pembangunan, melainkan demi menebus tiket kekuasaan. Kepala daerah yang lahir dari rahim transaksional ini mustahil berani berdiri tegak di hadapan partai pengusungnya. Ia menjelma menjadi pemimpin lumpuh yang setiap tarikan napas kebijakannya harus mengantongi izin para “pemilik saham” di legislatif.
Inilah puncak anomali politik kita: ketika demokrasi prosedural justru membunuh demokrasi substansial. Dengan dalih menghindari konflik horizontal, negara justru memfasilitasi terbentuknya kartel politik yang semakin solid. Para elite memaksa rakyat menyerahkan satu-satunya senjata mereka—yaitu suara—kepada sekelompok orang yang lebih setia pada instruksi ketua umum partai daripada penderitaan konstituen.
Begitu hak memilih ini tercabut, kontrol sosial paling mendasar pun runtuh. Pemimpin tidak lagi merasa perlu turun ke pasar atau pelosok desa untuk mendengar keluhan warga. Bagi mereka, masa depan jabatan bergantung pada lobi-lobi malam hari di hotel mewah, bukan pada kepuasan publik atas kinerja pelayanan.
Pada akhirnya, pemindahan pemilihan ke DPRD merupakan upaya menciptakan zona nyaman bagi para predator politik agar dapat berpesta tanpa gangguan kebisingan rakyat. Kita sedang menyaksikan upaya memensiunkan peran warga negara secara dini dalam menentukan nasib daerahnya sendiri. Jika kebijakan ini terus melaju, kita tidak hanya mengalami kemunduran demokrasi, tetapi sedang melakukan bunuh diri konstitusional secara sadar.
Kekuasaan yang seharusnya bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kini menyusut menjadi dari elite, oleh elite, dan untuk kemapanan lingkar kekuasaan mereka sendiri. Kita tidak boleh membiarkan kedaulatan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata ini berakhir menjadi barang dagangan di atas meja lelang para oligark.
