Arah Demokrasi: Efisiensi Anggaran dan Hak Pilih Rakyat

Batam — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mengemuka di tingkat nasional. Gagasan pengembalian pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kepada DPRD, serta rencana pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029, dinilai akan membawa konsekuensi penting bagi arah demokrasi Indonesia ke depan.

Isu tersebut mencuat seiring evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu langsung yang selama ini membutuhkan anggaran besar dan membebani penyelenggara. Pemerintah dan sejumlah kalangan menilai penataan ulang sistem kepemiluan diperlukan untuk mendorong efisiensi belanja negara sekaligus menekan potensi konflik sosial yang kerap muncul dalam kontestasi politik di daerah.

Menanggapi wacana tersebut, akademisi Riyani Bela menilai bahwa persoalan efisiensi anggaran memang menjadi tantangan nyata dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, menurutnya, setiap upaya penataan ulang sistem harus tetap berpijak pada prinsip dasar demokrasi, terutama perlindungan hak pilih warga negara.

“Pemilu langsung memang menuntut biaya besar dan itu tidak bisa diabaikan. Tetapi efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya,” ujar Riyani Bela saat diwawancarai melalui sambungan telepon.

Ia menilai, pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD berpotensi menciptakan efisiensi administratif, namun juga menyimpan risiko berkurangnya transparansi dan akuntabilitas publik. Proses pemilihan yang berlangsung di internal lembaga legislatif dinilai lebih sulit diawasi oleh masyarakat dibandingkan pemilihan langsung.

“Ketika proses pemilihan berlangsung di ruang legislatif, kontrol publik menjadi lebih terbatas. Di situ potensi praktik politik transaksional bisa muncul jika tidak diawasi secara ketat,” ujarnya.

Di sisi lain, Riyani memandang rencana pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029 sebagai langkah korektif yang lebih rasional. Menurutnya, pemilu serentak sebelumnya terbukti membebani penyelenggara dan petugas di lapangan, serta membuat isu-isu lokal kerap tertutup oleh dinamika politik nasional.

“Dengan pemilu yang dipisahkan, pemilih memiliki ruang untuk menilai kandidat dan program secara lebih fokus. Isu-isu lokal juga mendapat perhatian yang lebih proporsional,” katanya.

Riyani Bela, yang saat ini menjalankan aktivitas akademiknya di Bali, menambahkan bahwa diskursus perubahan sistem pemilu perlu dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik secara luas. Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari efisiensi biaya, tetapi juga dari kualitas partisipasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

Perdebatan mengenai dua wacana tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih berada dalam tahap penyesuaian. Tantangan ke depan adalah menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan efisiensi anggaran dan upaya menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan umum.

Keputusan terkait arah kebijakan kepemiluan dinilai akan menjadi penentu penting bagi kualitas demokrasi nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap perubahan sistem diharapkan dilakukan secara hati-hati, inklusif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi jangka panjang.